Bengkalis, Kabariau.com – Sejumlah pengurus organisasi wartawan di pulau Bengkalis mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis mempertanyakan keterlambatan pembayaran terminasi kepada kontraktor, Jumat (22/12/2023) sekira pukul 15:00 WIB.
Akibat keterlambatan pembayaran terminasi tersebut, memunculkan keresahan di publik. Publik mempertanyakan, bagaimana BPKAD Kabupaten Bengkalis dapat menyelesai kan dengan tepat waktu dan juga terhadap rekanan kontraktor. Sangat disayangkan pejabat teras di BPKAD tidak berada di tempat, padahal masih jam kantor.
Menyikapi kurangnya pelayanan di kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis, Ketua Forum Pers independen Indonesia (FPII) Korwil Kabupaten Bengkalis, Abdul Hamid angkat bicara terkait keterlambatan pembayaran utang milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada sejumlah rekanan kontraktor yang sampai sekarang belum terbayarkan.
Menurut Hamid, Pemkab Bengkalis perlu mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut agar tidak terus menjadi polemik di kalangan masyarakat.
“Pemda seharusnya mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut, karena hal ini terus saja menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).
Hal senada juga disampaikan Ketua Perkumpulan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bengkalis, Mukhtaruddin Nasution.
“Ketika hal ini terus berlanjut tentunya akan terus memunculkan stigma-stigma liar di kalangan masyarakat. Seperti masyarakat yang terus melampiaskan keluhannya itu merupakan hal yang wajar akibat lambatnya respon dari Pemda Kabupaten Bengkalis,” paparnya.
Lebih lanjut, Mukhtaruddin mengatakan, sudah seharusnya masyarakat mengetahui apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran ini.
“Apalagi melihat banyak pejabat terkait yang memiliki tupoksi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Namun, terkesan bungkam dan melakukan pembiaran. Hal itu tentunya menjadi dugaan indikasi yang terselubung atau memang sengaja ada pembiaran terhadap keluhan masyarakat yang dirasa sekarang ini, khususnya untuk kalangan kontraktor mau konsultan yang seharusnya tidak menjerit seperti ini,” katanya.
Bahkan, tambahnya, tak hanya keterlambatan pembayaran kepada rekanan kontraktor, pembayaran lain juga ikut terlambat, seperti pembayaran ADD, pembayaran gaji tenaga honorer dan beberapa pembayaran lainnya ikut terlambat.
“Keterlambatan pembayaran itu akan terus menimbulkan kegaduhan ketika Pemda tidak terbuka soal kondisi keuangan daerah,” jelasnya.
Ketua PWRI Kabupaten Bengkalis ini Juga meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk terbuka soal kondisi keuangan daerah. “Pemda harus menjelaskan kepada masyarakat terkait kondisi Kabupaten Bengkalis dengan menjelaskan bagaimana kondisi keuangan daerah hari ini,” tuturnya.
Mukhtaruddin berharap kepada Pihak BPKAD harus agar bisa menjelaskan kepada publik kenapa bisa terjadi keterlambatan pembayaran, meskipun itu masih butuh proses agar tidak menjadi rancu di masa yang akan datang.
“Pelayanan di BPKAD juga perlu ditingkatkan seperti adanya buku tamu harus disediakan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam tujuan untuk konfirmasi kepada kantor BPKAD dan laporan tamu yang berkunjung ke kantor BPKAD tercatat dalam buku tamu,” tutupnya.
