Bengkalis, Kabariau.com – Solihin, tokoh Non-Government Organization (NGO) yang tak asing bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, bahkan Provinsi Riau, mendorong Komisi II DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau tentang pemekaran Mandau dari Bengkalis.
Keinginan pemekaran yang beberapa waktu lalu sempat disuarakan dan terhenti akibat dikeluarkannya moratorium oleh Pemerintah Pusat dengan alasan beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemekaran ketika itu.
Makanya, saat ini tokoh Pemuda Asal Bantan Air ini, sedang disusun menyusun langkah untuk menyamakan persepsi dengan sejumlah tokoh NGO, tokoh masyarakat, pemuda, kepala desa dan BPD dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
Keinginan pemekaran yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh masyarakat Mandau, menurut Solihin kini harus didorong kembali agar bagaimana bisa digolkan oleh Komisi II DPR RI terkait pembahasan peraturan perundang-undangnya.
“Ya, desakan kita itu bukanlah tanpa alasan. Setelah kita melihat adanya pemekaran yang terjadi di Papua belum lama ini secara otomatis moratorium tentang pemekaran daerah beberapa waktu lalu jelas juga ikut dicabut untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya,” ujar Solihin, Senin (3/3/2023) di Bengkalis.
Dengan demikan, kata aktivis yang memimpin Yayasan Solidaritas Pemuda Melayu Peduli Lingkungan Republik Indonesia (YSPMPL-RI) ini, perjuangan masyarakat Mandau untuk pemekaran Mandau dari Bengkalis harus didorong bersama-sama.
Sekalipun posisinya bukan warga Mandau, selaku warga Bengkalis yang apabila terjadi pemekaran berada di kabupaten induk. Alasan yang begitu mendasar dari beliau cukup kuat untuk ikut mendorong percepatan pemekaran Mandau.
Alasannya, mengingat kesempatan yang ada ini betul- betul harus dimanfaatkan. Terkait dengan syarat-syarat pemekaran, ia menilai sudah terpenuhi oleh para pejuang-pejuang pemekaran Mandau sebelumnya. Bahkan sebelum terjadi moratorium, info yang diperoleh berkas persyaratan pemekaran telah sampai ke Komisi II DPR RI untuk dibahas.
Apa lagi saat ini utusan Riau selaku anggota DPR RI, yang juga mantan Bupati Bengkalis yaitu Dr H. Syamsurizal berada di komisi tersebut, yang menjadi kewajiban bagi mantan Bupati Bengkalis itu untuk memperjuang kepentingan apirasi masyarakat Mandau yang merupakan dapil pilihannya.
Bahkan Solihin sempat mengatakan, jika Dr syamsurizal tidak mau membantu perjuangan masyarakat Mandau, selaku masyarakat Mandau maupun masyarakat Bengkalis yang menginginkan pemekaran perlu mencatatnya dalam ingatan, karena masa pesta demokrasi tinggal menghitung bulan lagi.
Memang diketahui publik, gencarnya dulu penolakan pemekaran Mandau, terjadi pada saat Dr H Syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis, bahkan sempat ada gerakan dari masyarakat Bengkalis melakukan aksi demo ke Istana Negara untuk menolak pemekaran Mandau.
“Tapi sebetulnya, setelah ditelusuri penggagas aksi demo tersebut terkesan diinisasi oleh oknum-oknum elite politik tertentu saja, terkesan mereka ada kepentinngan tertentu,” ungkap Solihin.
Jika dilihat saat sekarang, kemudahan bagi masyarakat Mandau yang dulunya betul-betul menginginkan pemekaran dengan alasan demi menuju percepatan mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudah semua pelayanan publik, rasanya sudah tidak banyak kendala lagi.
Menurut Solihin, mengingat yang memegang tampuk Pemerintahan Bengkalis adalah orang Mandau dan juga mayoritas kursi legislatif Kabupaten Bengkalis diduduki oleh dapil Mandau dan Pinggir, secara logika rasanya sudah tidak ada kendala lagi.
“Jika saja yang memegang tampuk kekuasaan masih mendengarkan aspirasi masyarakat Mandau yang dibawa oleh pejuang-pejuang pemekaran Mandau,” ungkap penggagas pembangunan Pantai Wisata Raja Kecik Pulau Bengkalis yang dulu sempat dikunjungi Presiden Jokowi tanggal 28 September 2021.
Dari pembicaraan rekanan sejumlah media bersama penggagas Budidaya pohon Gerungggang Indonesia, yang telah mendapat legalitas dari pemerintah itu mengatakan, bahwa langkah-langkah mereka dalam upaya mendorong percepatan pemekaran Mandau ke Komisi II maupun ke Pemerintah Pusat, dalam waktu dekat ini Solihin bersama sejumlah NGO lainya yang ada di Bengkalis akan mengagendakan pertemuan.
“Kami juga sekaligus akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah kepala Desa, BPD dan tokoh-tokoh Pemuda untuk membahasnya secera detil langkah-langkah lebih lanjut. Ya kapan waktu pasti, kita akan dudukkan bersama,” tutupnya.
**red/abdul hamid/rls
